Apa Siiiiih Neoliberalisme Itu…???

Saat ini ramai diberitakan bahwa Capres “X” atau Cawapres “Y” adalah Neoliberalis atau Antek Asing sementara pihak yang tertuduh atau simpatisannya membelanya. Istilah “Neoliberalis” jadi populer sekarang.

Tapi masih banyak orang yang tidak tahu “Apa sih Neoliberalis itu?” Oleh karena itu disini akan dijelaskannya sesederhana mungkin sehingga orang awam bisa memahaminya.

Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC.

Sistem Ekonomi Neoliberalisme menghilangkan peran negara sama sekali kecuali sebagai “regulator” atau pemberi “stimulus” (baca: uang negara) untuk menolong perusahaan swasta yang bangkrut. Sebagai contoh, pemerintah AS harus mengeluarkan “stimulus” sebesar US$ 800 milyar (Rp 9.600 trilyun) sementara Indonesia pada krisis monter 1998 mengeluarkan dana KLBI sebesar Rp 144 trilyun dan BLBI senilai Rp 600 trilyun. Melebihi APBN saat itu. Sistem ini berlawanan 100% dengan Sistem Komunis di mana negara justru menguasai nyaris 100% usaha yang ada.

Di tengah-tengahnya ada Ekonomi Kerakyatan seperti tercantum di UUD 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa kebutuhan rakyat seperti Sembako, Energi, dan Air harus dikuasai negara. Begitu pula kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dibuat berbagai BUMN seperti Pertamina, PAM, PLN, dan sebagainya sehingga rakyat bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau.

Selain itu ada juga Sistem Ekonomi Islam yang hampir mirip dengan Ekonomi Rakyat di mana padang (tanah luas), api (energi), dan air adalah “milik bersama.” Nabi Muhammad juga memerintahkan sahabat untuk membeli sumur air milik Yahudi sehingga air yang sebelumnya jadi komoditas untuk mendapat keuntungan dibagikan gratis guna memenuhi kebutuhan rakyat.

Neoliberalisme disebut juga dengan Globalisasi (Globalization). Neoliberalis adalah orang yang menganut paham Neoliberalisme.

Lembaga Utama yang menjalankan Neoliberalisme adalah IMF, World Bank, dan WTO. Di bawahnya ada lembaga lain seperti ADB. Dengan belenggu hutang (misalnya hutang Indonesia yang meningkat dari Rp 1.200 trilyun 20 tahun 2004 dan bengkak jadi Rp 1.600 trilyun di 2009) lembaga tersebut memaksakan program Neoliberalisme ke seluruh dunia. Pemerintah AS (USAID) bertindak sebagai Project Manager yang kerap campur tangan terhadap pembuatan UU di berbagai negara untuk memungkinkan neoliberalisme berjalan (misalnya di negeri kita UU Migas). Ada beberapa agenda utama neoliberalisme, antara lain privatisasi/penjualan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), penghapusan layanan publik, dan pembangunan bertumpu dengan investor asing dan hutang luar negeri. Dari sini kita bisa melihat bahwa agenda-agenda yang telah disebutkan telah dilakukan oleh pemerintah kita. Akankah kita tinggal diam dan membiarkan neoliberalisme menyebar luas di negeri ini?

Adanya Kader “Terlarang” pada Deklarasi Megawati-Prabowo

Deklarasi pasangan Capres-Cawapres 2009 Megawati-Prabowo yang diselenggarakan pada hari Minggu, 24 Mei 2009 di kawasan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi Jawa Barat berlangsung amat meriah. Deklarasi tersebut dihadiri oleh ribuan anggota masyarakat, kader dan simpatisan PDIP dan Partai Gerindra, serta sembilan partai pendukung di antaranya, Partai Karya Perjuangan, Partai Kedaulatan, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PPNU), Partai Syarikat Indonesia (PSI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), dan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaen.

Acara deklarasi ini pada awalnya ditargetkan akan dihadiri oleh 10 ribu orang, akan tetapi sebelum acara dimulai sudah dihadiri oleh lebih dari 20 ribu orang kader, simpatisan dan masyarakat. Dalam acara ini melibatkan ratusan pedagang makanan tradisional dan kaki lima yang selama ini terabaikan. Mereka bebas untuk berjualan di tenda hiburan rakyat.

Banyaknya jumlah partisipan yang hadir dalam deklarasi tersebut tak pelak menimbulkan banyak pertanyaan. Ada beberapa tudingan miring mengenai hal tersebut. Salah satunya datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyesalkan adanya sejumlah kader yang ikut dalam acara deklarasi pasangan Megawati-Prabowo. Untuk itu, akan dilakukan penelusuran segera pada kader-kader tersebut. DPP PPP pusat sudah mengeluarkan instruksi tegas tentang dukungan kepada pasangan SBY-Boediono. Jika ada kader yang melanggar hal tersebut, akan dikenakan sanksi. Terkait pemberian sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkatan pengurus yang bersalah. Hukuman akan berbeda bagi pengurus partai dan simpatisan.